Ekonomi

Ciri-Ciri Investasi Palsu

Investasi palsu atau juga disebut investasi bodong, saat ini marak terjadi dengan kedok penjualan produk atau kegiatan umroh dan haji dengan biaya murah. Seseorang yang terjebak dalam investasi palsu biasanya karena tertarik dengan tawaran atau keuntungan besar yang dijanjikan.

Maraknya investasi palsu menjadi perhatian serius dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa waktu lalu, di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, OJK memfasilitasi terbentuknya Satgas Pengawasan Cegah Penyalahgunaan Koperasi untuk investasi bodong. Satgas ini dibentuk dari unsur Kepolisian, Kejaksaan, OJK, Bank Indonesia dan unsur Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Bagaimana ciri-ciri investasi palsu?

Sumarlan, dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto menyebutkan, ciri pertama dari investasi palsu atau investasi bodong adalah apabila ada barang atau produk yang dijual tidak sebanding dengan harganya.

Menurut Sumarlan, ciri lain dari investasi bodong, biasanya tidak dijelaskan bagaimana cara pengelolaan investasinya, kemudian tidak jelas struktur kepengurusan, kepemilikan, kegiatan, alamat serta domisilinya.

Ciri lain investasi palsu juga dijelaskan oleh Asisten Deputi Pemeriksaan Usaha Simpan Pinjam, Kementrian Koperasi dan UKM, Achmad H Gopar. Beberapa waktu lalu dia mengatakan, apabila ada orang yang sudah menawarkan investasi sampai lima persen perbulan atau satu persen per hari itu sudah termasuk investasi bodong. Karena menurutnya, tidak mungkin investasi menghasilkan begitu tinggi.

“Kalau ada koperasi ‘abu-abu’ atau investasi yang lain, segera melapor ke dinas terkait, yakni Dinas Kopreasi dan UKM kalau berbentuk koperasi, dan jika lembaga keuangan lainnya ke OJK,” katanya.

Baca : Peluang Usaha Rumahan dengan Modal Kecil yang Menguntungkan

Achmad juga mengatakan, pemerintah daerah mempunyai fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap koperasi abu-abu dan melakukan pembekuan jika koperasi sudah menyimpang dari tujuannya.

“Adakalanya dinas tidak mempunyai kemampuan baik secara SDM maupun struktural. Apabila masyarakat menemukan investasi ilegal tersebut segera melapor ke OJK untuk segera dilakukan penindakan,” ujarnya. [YS]

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close